Sabtu, 12 Maret 2011

Ibadah Haji Berubah Menjadi Industri dan Bisnis

خدمة الحجاج شرف لنا


(Melayani jama’ah haji merupakan kemulyaan bagi kami)

Selama tujuh tahun saya tinggal di kota Makkah, selama itu itu saya bergumul dengan beraneka ragam model dan karakter manusia yang notabene penggurus Haji dan Umrah. Mulai dari ONH plus (khusus), hingga yang biasa (regular). Ketika musim haji tiba, saya sempatkan ikut daftar menjadi Guide (pembiming) haji. Dengan tujuan menambah isi kantong. Maklumlah, mahasiswa kadang perlu banyak buku (kitab) untuk sekedar referensi dan bahan bacaan sehari-hari. Dan al-Hamdulillah, ketika saya pulang buku yang terkumpul sangat banyak, bahkan kesulitan mengirimkannya.

Pada musim haji itulah saya sering menemukan istilah di atas di mana-mana, karena istilah itu memang sangat populer. Dan, hampir disetiap pintu masuk maktab dan muassah haji, istilah di atas terpampang di depan pintu masuk. Istilah ini sangat indah nan menarik. Di lihat dari segi susunan linguistic, makna yang terkandung di dalam istilah tersebut sangat luas dan mendalam. Para jama’ah haji menjadi tamu yang harus dimulyakan dan dihormati oleh setiap penggurus dan penyelengara haji. Nabi Saw sendiri menyebut jama’ah Haji dan Umrah yang dating ke Makkah dengan ”Wafdu Allah ” yang artinya ”Duta Allah”.

Sebagai duta Allah Swt, setiap apa yang diminta, Allah Swt berjanji akan mengabulkan, dan setiap do’anya juga akan diterima, dan tidak satu rupiah pun dari harta yang digunakan untuk ibadah haji, kecuali digantikan. Allah akan mengganti dengan tujuh ratus sampai empat puluh ribu tikel (lipat). Di dalam keterangan lain, Allah Swt mengibaratkan orang yang sedang menunaikan haji bagaikan orang sedang jihad (berjuang) dijalan-Nya. Nabi Saw pernah menuturkan: “sebaik-baik amal adalah beriman kepada Allah dan rosulnya, kemudian jihad di jalan Allah, kemudian haji mabrur (H.R Buhkori. Baca: al-Hamabali, Ibnu Rajab’ Latoif al-Maarif 369- Maktabah Nazar Mustafa al-Baz- Makkah. 1997). Haji yang mabrur, tidak ada balasan yang tepat, kecuali keindahan dan kenikmatan surga..

Pernyataan dan perhormatan Nabi Saw kepada jama’ah haji dan umrah tidaklah berlebihan. Nabi Saw telah membuktikan pernyataan itu dengan memberikan pelayanan istimimewa kepada jama’ah haji dan umrah. Nabi Saw sempat berpesan kepada Umar Ibn al-Khatab agar tidak lupa meng-ikut sertakan namanya ketika sedang berdo’a di kota suci Makkah. Pesan itu disampaikan ketika Umar sedang datang dan pamitan di kediaman Nabi Saw. Betapa besarnya pahala dan keutamaan orang yang sedang melakukan perjalan suci menuju kota sacral Makkah dan Madinah.

Namun, seiring dengan perkembangan waktu. Jama’ah haji dan Umrah yang datang dari nusantara kerap menjadi komoditas biro perjalanan haji atau KBIH. Orang-orang desa yang tidak tahu seluk beluk kota Makkah dan Madinah, serta buta masalah visa, serta ritual ibadah seringkali menjadi obyek biro-biro nakal. Ratusan, bahkan ribuan duta-duta Allah Swt tidak bisa berangkat, padahal mereka sudah membayar lunas. Adakalanya, calon jama’ah haji itu ditipu, dibodohi, agar supaya ikut serta dalam biro perjalanan hajinya.

Tidak sedikit biro perjalanan haji tidak memiliki izin, tetapi tetap saja menerima pendaftaran haji yang kemudian dijual pada biro perjalanan lain dengan harga yang lebih tinggi. Profit Orinted sudah merambah kesemua aspek kehidupan. Pada jaman jahiliyah kuno, semua pendduduk Makkah berusaha sekuat tenaga dengan segenap kemampuanya agar bisa memberikan pelayanan terhadap tamu-tamu Allah Swt di Makkah. Sementara ini, orang-orang islam berlomba-lomba mencari jama’ah sebanyak-banyaknya, tetapi tidak dibarengi dengan pelayanan yang baik dan professional. Bahkan, ada yang terang-terangan menipu calon jama’ah haji dengan janji-janji manis.

Pelayanan haji yang meliputi; Hotel (pemondokan), Transportasi, Kesehatan, Ibadah, serta bimbingan (guide) selama di Makkah dan Madinah seringkali terabaikan. Menjadi kewajiban pemerintah agar supaya memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar supaya tidak menjadi komoditas biro perjalanan Haji dan Umrah yang nakal. Di sisi lain, jangan sampai biro perjalana haji itu hanya sekedar mencari ke-untungan belaka, tanpa dibarengi dengan professionalis di dalam melayani tamu-tamu Allah. Mereka membayar, mereka berhak memperoleh pelayanan terbaik. Jangan sakiti mereka, sebab tuhan tidak akan membiarkan dan tidak rela jika tamu-tamunya dipelakukan semena-mena.

Tulisan merupakan gambaran sederhana, bagaimana pelayanan terhadap jama’ah haji dan umrah yang belum maksimal. Selama tujuh tahun, banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan biro perjalan haji terhadap jama’ah. Di sisi lain, pada tahun 2010 ribuan calon jama’ah haji tidak berangkat, dengan alasan visa non-kuota tidak keluar. Ada pula yang nyata-nyata menipu calon jama’ah dengan alasan membayar lunas pasti bisa berangkat. Alhasil, jama’ah haji sudah tidak lagi mendapat pelayanan, justru menjadi komoditas. Istilah di atas hanyalah sebatas istilah belaka. Wallau a’lam

Muamalat Gandeng Himpuh dan KBIH

BALIKPAPAN-Rencana Bank Muamalat untuk menebalkan jumlah nasabah produk tabungan Dana Talangan Haji tahun 2011, dipastikan mulus. Himpunan Pengusaha Umroh dan Haji (Himpuh), Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan asuransi Bumiputera Syariah dirangkul untuk memuluskan langkahnya. Seperti diketahui baik Himpuh dan KBIH memiliki banyak jamaah.

Begitu juga dengan jumlah kepesertaan asuransi Bumiputera yang kabarnya cukup banyak. "Jadi jamaah Himpuh dan KBIH yang keberangkatannya tertunda karena dananya belum mencukupi otomatis akan dibiayai Mualamat melalui produk tabungan Dana Talangan Haji," kata Manager Bank Muamalat area Kalimantan, Hasmal Sunadi kepada harian ini, usai penandatangan kerjasama dengan ketiga mitranya tersebut, di kantor Bank Muamalat Jalan Jendral Sudirman, tadi malam. Bukan hanya keberangkatan ibadah haji, Bank Muamalat juga bakal membiayai perjalanan ibadah umroh para jamaah lewat produk anyarnya produk tabungan Pembiayaan Umroh.

Hasmal optimis, kerjasama ini bakal menjadi penyumbang terbesar kenaikan produk Dana Talangan Haji. Tak tanggung-tanggung jumlah kenaikannya diperkirakan mencapai 200 persen dari total pembiayaan Dana Talangan Haji tahun 2010. "Kalau tahun 2010 total pembiayaan Dana Talangan Haji Bank Muamalat Rp 3 miliar. Dengan kerjasama bisa meningkat sampai Rp 9 miliar.

Karena memang potensi para mitra ini cukup besar," ujarnya.. Begitu juga dengan Pembiayaan Umroh. Ia berharap kerjasama tersebut menggerakkan minat jamaah untuk memanfaatkan produk yang terbilang baru tersebut. Sebagai tahap awal, pihaknya memastikan ada 200 jamaah dari Himpuh dan KBIH yang memanfaatkan produk tabungan Dana Talangan Haji.

Sedangkan Pembiayaan Umroh, sedikitnya ada 50 jamaah yang terjaring. Seakan tak mau kalah, asuransi Bumiputera Syariah pun memastikan menjadi penyumbang terbesar untuk produk tabungan Dana Talangan Haji maupun Pembiayaan Umroh Bank Muamalat. Menyusul ada 10 ribu peserta Mitra Mabrur yang dimilikinya, yakni produk pembiayaan haji Bumiputera Syariah. "Tapi kami tidak menjamin (peserta) bisa berangkat haji.

Dengan kerjasama ini peserta otomatis menjadi nasabah Muamalat dan mendapat jatah berangkat haji melalui Dana Talangan Haji," imbuh Kepala Kantor Wilayah Balikpapan Bumiputera 1912 Syariah, Suwardi SP usai menandatangani kerjasama dengan Bank Muamalat. Tak hanya berkesempatan berangkat haji, pemegang produk tabungan Bank Muamalat juga berpeluang mendapatkan hadiah lewat program Bank Muamalat Berbagi Rezeki.

Di tahap II tahun 2010, 5 orang nasabah Bank Muamalat cabang Balikpapan terpilih sebagai pemenang. Empat orang nasabah berhak atas hadiah koin emas seberat 5 gram dan satu orang nasabah berhak atas hadiah umroh. Dalam kesempatan tersebut, Hasmal didaulat menyerahkan hadiah kepada masing-masing pemenang. "Seluruh nasabah otomatis akan disertakan dalam program ini dengan perhitungan saldo minimal Rp 1 juta dapat 1 poin yang nantinya akan diundi. Untuk periode III tahun 2011 sudah dimulai, pengundiannya akan digelar Juni mendatang," pungkasnya

Kamis, 10 Maret 2011

Jamaah haji Lansia Diprioritaskan

JAKARTA– Kementerian Agama akan memprioritaskan jamaah haji lanjut usia (lansia) dengan memasukkan ke dalam kuota yang tidak terserap. Kebijakan ini untuk memperpendek jarak masa tunggu yang saat ini cukup panjang.


Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan perlu ada tindakan dan langkah khusus bagi jamaah yang masuk kategori lansia. Jamaah yang masuk kategori lansia ini jamaah berusia antara 60-80 tahun. “Kementerian juga sudah mempertimbangkan agar yang lansia itu tidak menunggu terlalu lama misalnya ada orang yang usianya 65 tahun harus tunggu lima tahun,”katanya seusai memaparkan hasil penyelenggaraan haji 2010 di Komisi VIII DPR dini hari kemarin.

Suryadharma mengungkapkan, salah satu kebijakan yang akan ditempuh melalui pemberian kuota yang tidak terserap kepada jamaah lansia.” Setiap tahun itu ada kuota yang tidak terserap,kuota nanti kita kembalikan ke daerah dengan catatan daerah tersebut memprioritaskan lansia,” katanya. Suryadharma mengakui, jumlah jamaah lansia Indonesia yang ingin pergi ke Tanah Suci cukup besar. Karena itu, Kementerian Agama merespons animo masyarakat tersebut dengan mendahulukan mereka memasukkannya dalam kuota tersebut. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni kesiapan jamaah yang akan berangkat.

Salah satunya mereka telah memiliki kesiapan yang matang dalam segala hal baik fisik maupun pendanaan. Tidak sedikit jamaah yang siap secara anggaran, tapi tidak siap dalam hal fisik. ”Ada hal-hal lain yang memberatkan mereka berangkat, jadi yang siap segala-galanya, tidak ada sesuatu hal yang menghambat,”katanya. Berdasarkan data yang dimiliki, kata dia, umumnya jamaah yang dirawat di rumah sakit merupakan jamaah berusia antara 60-80 tahun. Mereka umumnya dirawat karena menderita penyakit diabetes,darah tinggi, dan jantung. Jika kuota yang disediakan tidak terserap oleh jamaah lansia, sisa kuota yang ada selanjutnya akan dilelang. Kebijakan ini sebenarnya sudah pernah diterapkan, namun dihentikan.Banyak di antara jamaah lanjut usia masuk dalam rombongan keluarga.

Untuk itu, perlu ada pengkajian kembali lansia yang diprioritaskan dalam kuota. Ketua Umum DPP PPP ini mengaku,selama ini keberadaan jamaah haji lansia menjadi perhatian khusus Kementerian Agama.”Biasanya,kalau bapak, kakek,nenek berangkat si cucu atau anak berangkat juga,” ungkapnya. Sebelumnya Pemerintah Indonesia telah melobi ke Pemerintah Arab Saudi untuk meminta tambahan kuota haji bagi Indonesia. Pihaknya telah mengajukan 17.000 kuota bagi umat jamaah haji Indonesia. Saat ini baru mendapatkan kuota 210.000. Usulan penambahan kuota ini untuk mengurangi calon jamaah haji daftar tunggu yang panjang. Berdasarkan informasi yang diperoleh SINDO, saat ini jamaah harus menunggu 4-10 tahun untuk bisa menunaikan ibadah haji.

Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding mengaku, pihaknya memberikan apresiasi terhadap Kementerian Agama atas upaya yang telah dilakukan lembaga tersebut dalam memberikan pelayanan terbaik pada penyelenggaraan haji.Termasuk komitmen Kementerian Agama yang memprioritaskan jamaah haji lanjut usia masuk dalam kuota. Dengan demikian, jamaah haji yang usianya sudah lanjut tidak menunggu lama.Apalagi, masih ada sisa kuota yang tidak terserap.”Kami dukung upaya tersebut sebab jumlah jamaah haji lansia yang ingin menunaikan ibadah haji cukup besar,” ujarnya. Menurut dia, sebelumnya berkembang usulan agar pemerintah tidak memprioritaskan jamaah haji yang sudah pernah berhaji.

Sesuai ajaran agama kewajiban haji hanya untuk sekali. Banyak jamaah Indonesia yang sudah melakukan ibadah haji lebih dari satu kali. Anggota Komisi VIII DPR lainnya,Ratu Siti Romlah mendukung langkah pemberian sisa kuota yang tersisa kepada jamaah haji lansia. Kementerian Agama harus menyiapkan berbagai alternatif agar jamaah haji Indonesia bisa berangkat ke Tanah Suci. Animo masyarakat ke Mekkah cukup tinggi, sedangkan kuota terbatas. ”Banyak jamaah yang batal berangkat karena meninggal dunia,menunda keberangkatan karena suami atau istri wafat, sakit,dinas,dan alasan lain. Ini perlu diprioritaskan bagi mereka yang sudah lansia,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat ini.

Pihaknya juga mendukung lobi Menag Suryadharma Ali ke Arab Saudi untuk penambahan kuota. Menurut dia, DPR akan melakukan lobi juga dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk menambah kuota Indonesia.Apalagi jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 237 juta orang. Jika mengacu pada kesepakatan OKI, Indonesia mendapatkan kuota 237.000 jamaah

Wisata Muslim Tanpa Tinggalkan Ibadah

KOMPAS.com — Wisata muslim sering kali identik dengan haji atau umroh. Ternyata wisata muslim bukan berarti perjalanan yang wajib ataupun sunah dijalankan oleh umat Muslim. "Wisata Islam itu untuk orang-orang Islam yang dalam perjalanannya melakukan kewajiban sebagai Muslim. Dalam wisata Islam, banyak menengok obyek-obyek yang menarik," kata Ketua Komunitas Penyelenggara Wisata Muslim (KPWM) Syarman Syarif, di Rapat Kerja I DPP KPWN, di D'Consulate, Jakarta, Kamis (10/3/2011).

Obyek wisata tersebut tentu bernapaskan Islam. Dalam siaran pers tercantum bahwa wisata muslim merupakan perjalanan wisata biasa ke berbagai tujuan wisata. Hanya saja, wisata dikemas bernuansa Islam. Selain itu, memberikan fasilitas kepada wisatawan Muslim untuk berwisata tanpa meninggalkan ibadah.

"Perencanaan program wisata perlu diatur. Mulai dari makanan halal gimana, shalat gimana arah kiblatnya," ungkap Syarman.

Karena itu, KPWM tidak menyentuh penyelenggaraan perjalanan ibadah haji atau ibadah umroh, walaupun beberapa anggota KPWN juga melayani umroh.

Menariknya, destinasi wisata muslim yang ditawarkan KPWN tidak selalu ke negara-negara Islam, tetapi juga ke negara lain seperti China. KPWN terbentuk tahun 2009. Komunitas ini beranggotakan lebih dari 50 biro perjalanan wisata dan tersebar di seluruh Indonesia.

Rabu, 09 Maret 2011

Penerbangan Haji Akan Ditender Ulang

Jakarta - Penyelenggaraan haji tahun 1431/2010 dinilai membaik dibanding pada tahun sebelumnya. Namun bagi komisi VIII DPR, penyelenggaraan haji tahun lalu masih memiliki kekurangan.

Kekurangan dalam persoalan penyelenggaraan haji tersebut diantara soal jasa katering, pemondokan dan transportasi.

"Masih ada beberapa catatan soal penyelenggaraan haji, yaitu mengenai katering, pemondokan dan transportasi. Tahun lalu masih ditemukan katering basi untuk jemaah haji kita," ujar Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Kading.

Hal ini sampaikan saat memimpin rapat kerja antara komisi VIII DPR dengan Menteri Agama, Suryadharma Ali (SDA) terkait penyelenggaraan haji tahun 2010 di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2011).

Komisi yang membidangi agama ini mengeluhkan jarak pemondokan yang terlalu dengan tempat ibadah haji. Hal ini membuat para jemaah haji harus menempuh waktu relatif lama saat melaksanakan ibadah haji.

"Soal penerbangan juga masih terjadi keterlambatan, terutama saat pemulangan jemaah. Apakah penerbangan ini bisa ditenderkan lagi," tanya anggota Komisi VIII lainnya.

Menanggapi hal tersebut, SDA berjanji akan melakukan perbaikan pada penyelenggaraan haji tahun 2011 mendatang. Jasa katering yang dinilai tidak memberikan pelayanan dengan baik juga tidak akan diikut sertakan dalam pelayanan haji.

"Pemondokan kita akan kordinasikan lagi. Kita akan cari lokasi yang lebih dekat. Soal penerbangan, kita juga akan melakukan tender ulang," jawab SDA.

Pemondokan di Makkah 80% berada di Ring I

(Kominfo-Newsroom) Pemerintah terus mengupayakan agar fasilitas pemondokan jemaah haji Indonesia tahun 2011 akan semakin baik. Pemondokan di Kota Makkah berada pada Ring 1 atau berjarak paling jauh 2.000 meter dari Masjidil Haram.

"Insya Allah pemondokan di Makkah 80% berada di Ring I," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat kepada wartawan di Gedung Kementerian Agama, Rabu (9/3).

Bahrul Hayat mengungkapkan dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1432 hijriyah/2011 ini, ia mendampingi Menteri Agama Suryadharma Ali menemui Menteri Haji Arab Saudi. Tujuannya agar jemaah haji Indonesia mendapat pelayanan yang lebih baik.

"Secara umum menyampaikan terimakasih dan kita mengharapkan beberapa hal tahun ke depan lebih baik, kuota juga mudah-mudahan ada tambahan," katanya.

Bahrul juga menagatakan Kementerian Agama telah menyampaikan catatan hasil evaluasi haji di tanah air agar ada perbaikan. "Perbaikan agar tidak terulang kembali keterlambatan atau pemulangan jemaah, seyogyanya pemerintah Arab Saudi menambah gate bagi pesawat menuju tanah air," katanya.

Selasa, 08 Maret 2011

Provider Visa Umrah tak Terbuka Soal Kuota

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA-Gagal berangkat umrah tentu bukan pengalaman yang diharapkan setiap calon jamaah umrah. Namun kendala mendapatkan visa bisa jadi akan menghantui calon jamaah umrah saat ini. Pasalnya, mendadak dalam sebulan terakhir, permintaan visa di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, melonjak tajam.

Sementara proses mengurus visa bukan hal yang mudah dan cepat. Mengapa ini bisa terjadi? Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Sugeng Wuryanto menjelaskan, penerbitan visa sejatinya sebuah lika-liku administrasi yang cukup panjang. ''Jadi bukan seperti mau beli gorengan, kasih uang langsung dapat,'' ujar Sugeng kepada Republika, Senin (7/3).

Dikatakannya, calon jamaah yang ingin pergi umrah harus terlebih dulu ‘membeli produk’ yang ditawarkan biro perjalanan haji dan umrah. Produknya tentu paket pergi umrah. Dalam tahapan paling awal ini, Sugeng mengingatkan agar masyarakat hati-hati dan teliti memilih biro perjalanan haji dan umrah.

Alasannya, tidak semua biro memegang lisensi dari International Air Transport Association (Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional/IATA), sebuah organisasi perdagangan internasional yang terdiri dari maskapai-maskapai penerbangan yang bermarkas di Montreal, Kanada. Padahal, lisensi IATA merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki biro haji dan umrah untuk bisa mengajukan permohonan visa umrah sebagaimana diatur oleh Kerajaan Arab Saudi.

Namun demikian, Sugeng menambahkan, biro perjalanan yang tidak mempunyai lisensi IATA tetap bisa mengajukan permohonan visa. Caranya dengan ‘meminjam’ tangan ketiga, yaitu biro perjalanan yang memiliki lisensi IATA yang ditunjuk sebagai provider visa. Provider ini ada pula yang ditunjuk oleh Amphuri.

Provider visa inilah yang kemudian berhubungan dengan biro perjalanan haji dan umrah yang ada di Arab Saudi. Kedua belah pihak kemudian menjalin kontrak kerja sama untuk mengurus sewa kamar hotel, akomodasi, serta pengajuan barcode visa umrah kepada pemerintah Arab Saudi. ''Nanti biro atau provider umrah di Arab Saudi yang akan mengurusi segala kebutuhan syarat jamaah umrah ke Kementerian Haji, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pariwisata di sana.''

Kontrak pemondokan yang dibuat provider, lanjut Sugeng, akan menjadi acuan pemerintah Arab Saudi untuk mengeluarkan visa umrah. Selama kedua biro perjalanan haji di Indonesia dan Arab Saudi mampu menunjukkan kontrak kerja sama penyediaan penginapan, maka sebanyak itulah visa umrah bisa dikeluarkan. ''Selama kita mampu, berapa pun visa umrah ya akan dikeluarkan. Tidak ada pembatasan seperti haji,'' ujar pemilik sebuah biro perjalanan haji dan umrah yang ditunjuk sebagai provider visa ini.

Hanya masalahnya, banyak biro perjalanan umrah tanpa lisensi IATA yang terus mencari jamaah. Mereka seakan tak memikirkan bahwa kuota yang dimiliki provider terbatas. Kuota ini diberikan sekali dalam sebulan. Wakil Ketua Amphuri Yosa Prakasa menyatakan, tak sedikit biro perjalanan yang mau terbuka kepada jamaahnya mengenai kondisi ini.

Akibatnya terjadi penumpukan jamaah. Bahkan, ada pula jamaah yang mesti digeser waktu keberangkatannya karena visa tak kunjung keluar dari Kedubes Arab Saudi. Menurutnya, provider pun semestinya bisa menyetop permintaan kerja sama visa yang diajukan biro perjalanan tanpa lisensi IATA itu. ''Tapi ini pun kembali ke provider masing-masing, mau gak mereka juga terbuka mengenai kuota yang dimilikinya,'' ujar Yosa.

Selain itu, Sugeng menambahkan, sumber daya manusia di Kedubes Arab Saudi juga terbatas untuk mengurus visa yang berjumlah ribuan setiap harinya. Dia mengatakan, Kedubes wajarnya hanya memproses sebanyak 300 visa umrah setiap hari.

Namun dalam 20 hari terakhir ini, sudah 54 ribu visa yang dikeluarkan. ''Sekarang saja masih ada enam ribu lagi yang masih antre,'' ungkapnya.

Kedubes Arab Saudi tak mengenakan biaya sepeser pun untuk mengurus visa tersebut. Namun, Direktur Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Citra Wisata Dunia, Ahmad Fuad mengakui, jamaah dikenakan biaya visa yang digunakan untuk membayar provider. ''Kalau kita mengurus visa tak bisa hanya sendiri, tetapi kita punya agen visa atau provider,'' ungkapnya. ''Untuk dapat kontrak kamar kan butuh biaya, karena agen visa untuk ke Arab Saudi juga butuh biaya.''

Fuad menyebutkan, tak semua travel punya kontrak khusus dengan provider. Dia menyontohkan, di Jakarta saja biro perjalanan umrah yang punya kontrak bisa dihitung dengan jari. Sehingga, travel yang punya kontrak menarik travel lainnya untuk mendapatkan kuota melalui provider.

Sugeng membenarkan bahwa pembuatan visa dikenakan biaya. Menurutnya, biaya itu digunakan untuk menutup investasi yang mesti dikeluarkan provider untuk sewa hotel, jaminan kontrak, dan pengadaan teknologi informasi beserta komputernya.